The Ultimate Guide To Dukung Ibadah Haji 2025
The Ultimate Guide To Dukung Ibadah Haji 2025
Blog Article
Haji sejatinya menawarkan narasi kosmopolitanisme Islam: bahwa perbedaan ras, etnis, dan kewarganegaraan dilebur dalam satu identitas keimanan. Nilai ini sejalan dengan prinsip civic pluralism dalam kehidupan berbangsa, di mana keberagaman bukan ancaman, melainkan modal sosial untuk membangun solidaritas kolektif.
Pemerintah dapat merealisasikan wacana ini dengan menambah embarkasi jemaah dan memperluas jadwal mendarat di bandara Arab Saudi.
Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan biaya perjalanan dengan pelayanan optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan finansial haji tanpa membebani calon jemaah di masa mendatang.
"Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara
“Haji ini adalah ibadah yang sangat monumental, yang akan membawa kita pada suatu kehidupan yang baru. Seperti saat menikah, orang memberi kita selamat menempuh hidup baru, maka haji pun demikian, setelah berhaji kita akan menjalani kehidupan baru yang kedua,” ungkapnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses keberangkatan ibadah ke Tanah Suci berjalan lancar dan tertib.
Dari sudut pandang historis, menarik untuk mengingat kembali catatan Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang melakukan penelitian mendalam read more tentang Islam dan haji. Snouck dikenal dengan totalitasnya dalam menjalankan riset etnografis ini menjadikannya sebagai figur penting dalam kajian Islam kolonial.
Keandalan pasokan avtur menjadi bagian integral dari upaya perusahaan agar para jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk
Haji sejatinya menawarkan narasi kosmopolitanisme Islam: bahwa perbedaan ras, etnis, dan kewarganegaraan dilebur dalam satu identitas keimanan. Nilai ini sejalan dengan prinsip civic pluralism dalam kehidupan berbangsa, di mana keberagaman bukan ancaman, melainkan modal sosial untuk membangun solidaritas kolektif.
Ironisnya, logika kolonial ini masih bisa beresonansi jika kita gagal menangkap makna substantif haji. Bila ibadah haji sekadar berhenti sebagai seremoni spiritual tanpa menjelma menjadi praksis sosial yang inklusif, maka ia tidak akan mampu menjadi medium transformatif.
Kalau kami mendengarkan ada semacam penelantaran jamaah karena bukan kelompoknya, bisa dipastikan tidak akan pernah dipakai lagi di kemudian hari," tegasnya.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.
"Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu," ujar Zainut.
"Haji mabrur itu insya Allah dalam hadis Bukhari Muslim tidak ada balasannya kecuali surga, hapus semua dosa-dosanya. Jadi nanti kita pulang dari tanah suci ke tanah air dalam keadaan bersih suci seperti bayi yang baru lahir," ungkapnya.